Jakarta, Sejumlah akademisi, praktisi hukum, dan pengamat politik menggelar Dialog Desak Presiden bertajuk “Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Presiden: Reshuffle dan Efisiensi Kabinet Gemuk” di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Forum ini menjadi ruang penyampaian berbagai pandangan kritis terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir sekaligus menyampaikan sejumlah usulan perbaikan kebijakan nasional.
Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Syukur Mandar sebagai keynote speaker, dengan narasumber Saor Siagian, Prof. Dr. TB Massa Djafar, Ray Rangkuti, dan Eduardus Lemanto. Diskusi dipandu oleh moderator Wahyu Triono.
Dalam dialog tersebut, para narasumber menilai Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pemerintahan, termasuk komposisi kabinet, efektivitas kelembagaan negara, serta pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satu isu yang mengemuka adalah perlunya melakukan reshuffle kabinet sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Selain itu, para pembicara menyoroti jumlah kementerian, badan, dan lembaga yang dinilai semakin besar sehingga perlu ditata kembali agar lebih efisien. Menurut pandangan yang disampaikan dalam forum, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi serupa sebaiknya diintegrasikan kembali ke kementerian induknya melalui penataan kelembagaan yang disertai harmonisasi peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi.
Dalam diskusi juga berkembang kritik terhadap besarnya anggaran birokrasi di tengah kebijakan penghematan di sektor lain. Sejumlah narasumber mempertanyakan urgensi jumlah menteri yang dinilai terlalu banyak, sementara di sisi lain pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Para pembicara turut menyoroti sejumlah program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian, efektivitas, serta dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi tersebut dianggap penting agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang optimal.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan tingkat kepercayaan publik. Menurut para narasumber, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta gaya kepemimpinan agar lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
Menutup diskusi, para peserta berharap Presiden menjadikan dua tahun masa pemerintahan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan nasional, menata kembali kabinet sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan yang efektif, serta mempercepat pembangunan melalui birokrasi yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Forum tersebut juga mendorong agar evaluasi pemerintahan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.