JAKARTA, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar Mimbar Kebangsaan dan Konferensi Pers di Gedung Joang 45, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026).
Kegiatan ini menghimpun sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI, advokat, akademisi, aktivis, serta elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, dan kedaulatan rakyat.
Acara yang berlangsung tertib dan damai ini dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Said Didu, Dr. Marwan Batubara, Muhammad Rizal Fadillah, S.H., Ahmad Khozinudin, Rustam Effendi, Laksma TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M., serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.
Aspirasi Melalui Jalur Konstitusional.
Dalam pembukaan kegiatan, panitia menegaskan bahwa Mimbar Kebangsaan ini bertujuan sebagai wadah penghimpunan aspirasi masyarakat terkait isu-isu kebangsaan yang krusial. Seluruh pandangan dan kritik yang disampaikan dalam forum ini ditegaskan tetap berpijak pada mekanisme konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.
Para pembicara membahas beragam isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan lembaga negara, hingga pentingnya menjaga independensi penegakan hukum demi keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat.
Tokoh Tekankan Supremasi Hukum dan Pemerintahan Bersih
Mayjen TNI (Purn.) Soenarko menekankan pentingnya keberanian moral dalam menjalankan amanat reformasi. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk senantiasa menjaga kepentingan bangsa melalui jalur-jalur yang konstitusional dan tidak melanggar aturan.
Sementara itu, Said Didu menyoroti urgensi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi kepercayaan publik. Senada dengan hal tersebut, Dr. Marwan Batubara mengajak aparat penegak hukum untuk memperkuat supremasi hukum dan memberantas korupsi secara profesional tanpa pandang bulu.
Acara ini pada dasarnya telah direncanakan sekitar tiga minggu yang lalu. Salah satu faktor yang mendorong penyelenggaraannya adalah adanya rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melakukan safari politik ke berbagai daerah. Ujar Marwan Batubara.
Menurutnya, langkah tersebut dipersepsikan sebagai bagian dari upaya membangun dukungan politik untuk keberlanjutan pengaruh politik Jokowi dan dinasti politiknya pada masa mendatang.
Pertama, menjelaskan latar belakang mengapa acara ini diselenggarakan, yaitu sebagai respons terhadap dinamika politik nasional yang dinilai memerlukan perhatian publik.
Kedua, mengulas profil Jokowi beserta rekam jejak kepemimpinannya. Dalam bagian ini, penyelenggara menyampaikan pandangan kritis bahwa terdapat berbagai kebijakan dan tindakan Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Penyelenggara juga menyoroti adanya berbagai tuduhan dan kritik publik terhadap Jokowi, termasuk isu korupsi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, membahas peran Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah bangsa ke depan. Penyelenggara berharap pemerintahan saat ini mampu menjaga konstitusi, memperkuat demokrasi, serta memastikan proses politik berjalan sesuai hukum tanpa adanya intervensi yang dinilai bertujuan mempertahankan dinasti politik.ujarnya.
Selain itu, penyelenggara mempertanyakan sikap partai-partai politik yang dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan yang mereka anggap sebagai pelanggaran konstitusi. Menurut pandangan penyelenggara, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pengaruh politik yang kuat sehingga partai-partai dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Ahmad Khozinudin, Muhammad Rizal Fadillah, S.H., dan Rustam Effendi juga menyampaikan kritik konstruktif mengenai sejumlah isu hukum dan politik yang menjadi perhatian publik saat ini. Mereka menyatakan bahwa setiap persoalan harus memperoleh kepastian hukum melalui proses yang terbuka, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laksma TNI (Purn.) drg. Moeryono Aladin, S.IP., M.M. turut berpartisipasi aktif dalam dialog, mengikuti pembahasan mendalam mengenai kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Jaga Persatuan dan Aspirasi Damai
Menutup rangkaian acara, para peserta menyepakati pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. GMKR dan seluruh elemen yang hadir berharap agar masyarakat terus memperkuat demokrasi, menghormati proses hukum, serta menyampaikan aspirasi secara damai sesuai dengan hak konstitusional warga negara.
PERNYATAAN SIKAP GERAKAN MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT
Bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang layak disebut Raja Perampok Kedaulatan Rakyat, bersama para Oligarki Hitam dan Antek2nya, telah membuat Negara Indonesia terpuruk. Oleh karena itu GMKR menuntut Penyelenggara Negara dan mengajak Rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut:
1. HENTIKAN GERAKAN JOKO WIDODO DALAM UPAYA MEMBANGUN DINASTI POLITIK.
2. HADIRKAN JOKO WIDODO DI PENGADILAN GUNA MENUNTASKAN SKANDAL DUGAAN IJAZAH PALSUNYA.
3. ADILI JOKO WIDODO ATAS PENGKHIANATAN TERHADAP KONSTITUSI, PELANGGARAN HAM BERAT DAN BERBAGAI KASUS DUGAAN KORUPS
4. MAKZULKAN GIBRAN DARI JABATAN WAKIL PRESIDEN.
5. SELURUH ELEMEN BANGSA BERSATU UNTUK MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT.
GEDUNG JOEANG , 11 Juli 2026
GMKR