• Sun. Dec 4th, 2022

www.jakarta-tv. com

Kinerja KPK dalam Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dipertanyakan

Byadmin

Oct 13, 2022

Jakarta-tv.com – Tiga tokoh akademisi dan aktivis Intelektual berkumpul untuk menyampaikan pendapat terkait kinerja KPK yang dinilai terkesan tebang pilih dalam memproses pelaku  tindak pidana korupsi yang sedang dalam tahap penyidikan KPK.

Marwan Batubara salah seorang pentolan UI watch-TP3 mengatakan ” KPK terkesan tebang pilih dalam memproses tindak pidana korupsi, contoh, misalnya terhadap para orang-orang yang sudah disebut-sebut oleh Setya Novanto mantan ketua DPR RI yang sudah ditangkap KPK, bahwa  Ganjar Pranowo menerima 500 ribu US dollar pada kasus E KTP, kenapa KPK tidak menindak lanjuti ini, artinya KPK melindungi Ganjar sebagai terduga korupsi, koruptor”.

Kemudian juga Yasonna Laoli Menkumham juga disebut menerima ratusan ribu US dollar,  Setnov sudah dipenjara, tapi Setnov juga menyebut kedua orang ini terlibat menerima suap dari kasus E Ktp, tapi ini tidak ditindak lanjuti oleh KPK, ujar Marwan kepada awak media di salah satu tempat di Jakarta, (13/10).

Kata Marwan, Kami ingatkan ini supaya KPK bertindak adil. Kita bukan mau melindungi koruptor dan pelaku korupsi kalau memang ada yang korupsi kami dukung untuk segera di tangkap paparnya.

Senada dengan Marwan, HM Mursalin Presiden Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) mengatakan ” Dalam menangani Pemberantasan korupsi KPK terkesan  tertatih-tatih, bahkan semakin buruk. Banyak aparat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi terdakwa korupsi. Apakah mereka hanya oknum yang bermain, sulit diterka, bisa saja, korupsi mereka juga diketahui dan dilindungi oleh para atasan mereka”.

Lebih lanjut Mursalim mengatakan banyak kasus korupsi tidak dapat diselesaikan atau belum dapat diselesaikan dan terkesan menggantung dan terbengkalai. Mereka yang tertangkap umumnya pegawai bawahan yang dikorbankan, sedangkan atasannya yang memegang peranan kunci tidak tersentuh.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies ((PEPS), Anthony Budiman dalam kesempatan itu mengatakan “
Kalau kita lihat korupsi di Indonesia ini bukannya membaik, tapi kasus korupsi ini semakin tumbuh subur. Hukum berjalan tertatih-tatih  bahkan terkesan digunakan untuk kepentingan politik” Ujarnya.

Lebih lanjut, papar Anthony, Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai atau bahkan terbengkalai sebagai contoh kasus bansos, inikan sudah ada beberapa nama yang disebut tetapi tidak ada tindak lanjutnya di KPK.

Akibat Korupsi, sangat merugikan bangsa dan negara karena korupsi telah mengambil hak masyarakat, termasuk hak masyarakat miskin, secara tidak sah. Membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin,tidak manusiawi. Seperti korupsi dana bantuan sosial (bansos), sangat tidak manusiawi, apalagi terjadi di tengah pandemi. Tetapi, yang tertangkap hanya beberapa orang saja. Tuturnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *