Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dilantik Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026 berdasarkan Keppres Nomor 78/P Tahun 2026. Dengan demikian, momentum 100 hari kepemimpinannya memang jatuh pada akhir Oktober 2026.
Apa yang diklaim Sudaryono dalam 100 hari?
Ada lima klaim BGN yakni angka yang diumumkan efisiensi anggaran Rp44 triliun,
Penerima manfaat terverifikasi | Lebih dari 58 juta, Dapur terverifikasi 26.723 dari 27.485, Tenaga kerja aktif 1,03 juta Pemasok lokal 80.315, angka-angka tersebut berasal dari paparan BGN sendiri.
Klaim penutupan 2.000 dapur SPPG
Sudaryono juga menyatakan lebih dari 2.000 dapur MBG ditutup permanen karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk persoalan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sumber Detik.com.
Klaim keberhasilan kepala BGN justru ditentang ratusan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Jawa Barat yang tergabung dalam koordinator aksi mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak ditemui oleh Kepala BGN.Senin (02/11/2026)
Koordinator Aksi, Iman Rohiman mengungkapkan, ia sudah 20 hari meninggalkan rumah, berkeliling dari kabupaten ke kabupaten di Jawa Barat untuk konsolidasi. Dari 6.000 titik dapur di Jawa Barat, sekitar 800-1.000 dapur belum running, belum dioperasionalkan dan belum dibayar.
“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober, sekarang sudah lewat. Tidak ada kejelasan,” tegas Iman di depan kantor BGN.
Kedua, terkait tata kelola. Mitra mengaku sangat dirugikan dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan BGN terkait SPS 2 dan kebijakan lainnya.
Padahal, menurutnya, Presiden telah menegaskan bahwa program MBG adalah program mulia yang harus dinikmati anak-anak di pelosok desa. Faktanya, di pelosok, anak-anak justru masih menanti, sementara dapur yang sudah dibangun mitra tidak kunjung beroperasi.
“Kami bukan menuntut, kami memberi masukan. Kami adalah mitra, partner kerja, bukan musuh. Kami yang menyukseskan program ini. Hargai kami ketika kami bertamu,” ujar Iman.
Iman menyebut, upaya mediasi sudah dilakukan. Mereka sudah bersurat, bahkan difasilitasi kepolisian dan DPR RI, namun hasilnya nihil. Tidak ada jawaban yang memuaskan, bahkan tidak ada jawaban sama sekali.
Fakta Mencengangkan:
– Se-Jawa Barat: 6.000 titik dapur, 800-1.000 belum running
– Nasional khusus 3T: 5.400 titik belum ada satu pun yang running
– Nasional total: 13.000 titik dapur mangkrak
– Jika dikali Rp 2 miliar per dapur, kerugian investasi mitra mencapai puluhan triliun rupiah.
“Kami ingin dimusyawarahkan. Kalau tidak bisa diselesaikan baik-baik, rekan-rekan kami dari Banten dan Jawa sudah mulai proses gugatan ke pengadilan,” pungkasnya.
Iman Rohiman menegaskan, pihaknya akan kembali ke daerah untuk berkumpul bersama keluarga sambil menunggu itikad baik dari Kepala BGN untuk berdialog secara bijak.
PERNYATAAN SIKAP MITRA MBG SE-JAWA BARAT
1. Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis sebagai program mulia untuk anak bangsa.
2. Kami menilai tata kelola BGN saat ini merugikan mitra secara nyata melalui kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur tanpa kejelasan operasional dan pembayaran.
3. Kami kecewa Kepala BGN tidak menemui kami padahal sudah bersurat resmi dan difasilitasi oleh Kepolisian dan DPR RI. Ini bentuk tidak menghargai mitra sebagai partner kerja.
4. Kami menuntut kejelasan nasib 13.000 dapur di seluruh Indonesia (6.000 di Jabar) yang sudah dibangun dengan biaya miliaran rupiah per dapur namun belum running.
5. Jika tidak ada dialog dalam waktu dekat, kami akan menempuh jalur hukum. Proses gugatan ke pengadilan sudah mulai disiapkan mitra dari Banten dan Jawa.
Jika lebih dari 2.000 dapur bermasalah ditemukan dalam 100 hari, bagaimana kualitas pengawasan dan pengendalian BGN sebelum Sudaryono menjabat? Ujar salah satu pengunjuk rasa.
Titik kritis: apakah klaim Rp44 triliun benar-benar uang yang dikembalikan?
BGN menjelaskan komponen angka Rp44 triliun sebagai berikut:
Komponen Nilai Penyesuaian alokasi anggaran Rp38 triliun, Efisiensi insentif yayasan Rp2,5–3 triliun , Efisiensi operasional dapur Rp3 triliun Pengembalian saldo rekening fiktif Sekitar Rp500 miliar.
Ada tiga persoalan yang perlu diperiksa:
* Pengurangan alokasi anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun secara matematis menghasilkan Rp39 triliun, bukan Rp38 triliun.
* Penghematan insentif dan operasional sebagian masih berupa estimasi penghematan sampai akhir tahun, bukan seluruhnya uang yang sudah masuk kas negara.
* BGN dalam penjelasan lebih rinci menyebut pengembalian Rp311,25 miliar dari rekening SPPG bermasalah dan Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut temuan BPK. Jumlahnya Rp471,62 miliar, bukan tepat Rp500 miliar.
Persoalan kedua: data penerima manfaat MBG;
Sudaryono mengungkapkan bahwa data penerima sebelumnya disebut mencapai 63 juta, tetapi setelah verifikasi menjadi sekitar 58 juta karena ditemukan data ganda.
Pertanyaan yang harus dijawab:
* Siapa yang bertanggung jawab atas data ganda tersebut?
* Apakah anggaran sebelumnya sudah dibayarkan berdasarkan data yang tidak valid?
* Berapa nilai potensi kerugian negara akibat data ganda?
* Apakah 58 juta merupakan penerima aktual yang menerima makanan atau sekadar penerima yang tercatat dalam sistem?
Perlu dicatat bahwa angka 63 juta dikurangi 6 juta menghasilkan 57 juta. Perbedaan dengan angka 58 juta perlu dijelaskan berdasarkan data mentah dan metode pembulatannya.
Persoalan ketiga: lebih dari 2.000 dapur ditutup:
BGN sebelumnya mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur pada 7 September 2026 karena persoalan SLHS. Pada 16 September, BGN kembali mengumumkan penghentian sementara 1.276 SPPG.
Pada 29 Oktober, Sudaryono menyebut lebih dari 2.000 dapur telah ditutup permanen. Angka tersebut harus ditelusuri berdasarkan daftar SPPG, status penutupan, tanggal keputusan, dan alasan penutupan. Jangan sampai penutupan sementara, penghentian operasional, dan penutupan permanen dicampur menjadi satu angka keberhasilan.
Pengunjuk rasa juga mempertanyakan apakah Rp44 triliun benar-benar telah masuk kembali ke kas negara, atau angka tersebut merupakan gabungan antara pengurangan alokasi anggaran, proyeksi penghematan, dan pengembalian dana yang belum seluruhnya terealisasi?