Praktisi hukum Munarman menilai perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit perlu dikaji secara terbuka. Ia menyoroti masa konsesi, pembangunan jalan tol layang, serta potensi dampaknya terhadap biaya logistik dan kepentingan negara.
JAKARTA, Praktisi hukum Munarman menyoroti perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang– Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Ia mempertanyakan dasar pemberian konsesi jangka panjang yang menurutnya perlu dievaluasi, terutama karena berkaitan dengan pembangunan jalan tol layang dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Dalam pemaparannya, Munarman menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut hubungan bisnis antara pemerintah dan perusahaan pengelola jalan tol. Menurut dia, hal yang lebih mendasar adalah memastikan proses pengadaan infrastruktur publik dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
“Yang kita mau ekspos adalah persoalan yang belum banyak diketahui publik, yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara. Jangan sampai salah fokus. Ini menyangkut proses pengadaan fasilitas publik berupa infrastruktur yang di dalamnya terdapat indikasi dugaan kerugian negara dan kerugian bagi rakyat,” ujar Munarman dalam pemaparannya.
Ia menilai, persoalan perpanjangan konsesi tersebut perlu dibuka secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui dasar kebijakan pemerintah, perhitungan investasi, dan konsekuensi ekonominya.
Konsesi Seharusnya Berakhir pada 2025
Munarman menjelaskan, Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit merupakan infrastruktur strategis yang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan jalan tol layang di Indonesia. Ruas tersebut juga dikenal melalui penerapan teknologi konstruksi Sosrobahu yang dikembangkan untuk mendukung pembangunan jalan layang di tengah keterbatasan ruang perkotaan.
Menurut Munarman, berdasarkan perjanjian awal pengusahaan jalan tol pada 1987 dan tambahan masa konsesi yang disebut diberikan untuk pekerjaan tambahan, masa konsesi ruas tersebut seharusnya berakhir pada 2025.
Ia mempertanyakan kebijakan yang kemudian memberikan tambahan masa konsesi hingga puluhan tahun ke depan.
“Kalau masa konsesinya sudah berakhir, jalan tol itu harus kembali menjadi kewenangan negara. Pemerintah kemudian harus menentukan bagaimana pengelolaannya, apakah tarifnya diturunkan, digratiskan, atau dikelola untuk kepentingan publik,” katanya.
Munarman berpandangan bahwa berakhirnya masa konsesi semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi skema pengelolaan infrastruktur tersebut demi kepentingan masyarakat.
Namun, pengembalian jalan tol kepada negara tidak serta-merta berarti jalan harus digratiskan. Kebijakan tarif dan pengelolaan setelah masa konsesi berakhir tetap harus mengacu pada peraturan, status aset, dan keputusan pemerintah yang berlaku.
Mempertanyakan Penambahan Konsesi 35 Tahun
Munarman juga menyoroti proses yang berlangsung sejak sekitar 2018, ketika pemerintah dan badan usaha membahas pengembangan kapasitas jalan tol untuk mengatasi kemacetan.
Ia menyebut terdapat sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan, mulai dari pelebaran jalan, penambahan kapasitas ruas, hingga pembangunan struktur jalan tol layang tambahan.
Menurut dia, pembangunan jalan tol layang tambahan perlu dibedakan secara jelas dari pengelolaan ruas jalan tol yang telah ada. Pembedaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penambahan pekerjaan tidak serta-merta menjadi dasar pemberian hak konsesi baru tanpa evaluasi yang memadai.
“Persoalannya, pekerjaan tambahan itu harus dilihat secara jelas. Apakah memang memenuhi persyaratan untuk diberikan konsesi selama 35 tahun? Apa dasar perhitungannya, dan bagaimana kepentingan negara dilindungi?” demikian substansi pandangan Munarman.
Ia meminta pemerintah membuka dokumen perjanjian, kajian teknis, perhitungan investasi, serta dasar hukum pemberian perpanjangan konsesi agar dapat diperiksa secara objektif.
Perjanjian perubahan yang ditandatangani pada 23 Juni 2020 dan pemberian masa konsesi hingga 31 Maret 2060 juga menjadi bagian yang perlu ditelaah dalam konteks hubungan antara pekerjaan tambahan dan hak pengusahaan jalan tol.
Dampak terhadap Biaya Logistik
Selain persoalan hukum, Munarman menyoroti dampak ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan pengelolaan jalan tol tersebut.
Menurut dia, ruas yang menghubungkan Cawang, Tanjung Priok, Ancol Timur, dan Pluit memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan barang, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan dan distribusi logistik.
Ia menilai, apabila biaya penggunaan infrastruktur tidak dikelola secara efisien, dampaknya berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha transportasi dan distribusi.
“Kalau biaya logistik semakin mahal, dampaknya bisa menjalar ke harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kita harus melihat bagaimana efisiensi ekonominya dan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Munarman, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan perpanjangan konsesi mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan, kelancaran distribusi barang, dan efisiensi ekonomi nasional.
Meski demikian, dampak langsung perpanjangan konsesi terhadap kenaikan tarif, ongkos logistik, dan harga barang perlu dibuktikan melalui analisis biaya serta data ekonomi. Faktor-faktor lain, termasuk harga bahan bakar, biaya angkutan, dan kondisi rantai pasok, juga dapat memengaruhi biaya distribusi.
Temuan BPK Perkuat Pentingnya Evaluasi
Sorotan Munarman muncul di tengah perhatian terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyelenggaraan Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit, termasuk pengembangan Jalan Tol Ancol Timur–Pluit (elevated).
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024, BPK mengidentifikasi sejumlah persoalan, antara lain penambahan lingkup pekerjaan yang diberikan kepada CMNP tanpa proses pelelangan, pengadaan tanah yang berlarut-larut, belum memadainya pertanggungjawaban biaya, serta keterlambatan penyelesaian konstruksi.
BPK juga menyoroti kewajiban pemenuhan pembiayaan atau financial close dan belum memadainya pengaturan jaminan pelaksanaan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.
BPK merekomendasikan evaluasi terhadap penunjukan langsung, peninjauan perjanjian pengusahaan jalan tol, dan evaluasi pemberian perpanjangan masa konsesi yang dinilai belum sesuai ketentuan.
Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan. Meski demikian, temuan pemeriksaan harus dibedakan dari kesimpulan mengenai tindak pidana, yang memerlukan proses dan pembuktian sesuai hukum.
Pemerintah Diminta Memberikan Penjelasan Terbuka
Munarman menilai, persoalan konsesi jalan tol perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang dapat diuji mengenai dasar pemberian konsesi, kewajiban investasi, perhitungan biaya proyek, dan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Transparansi itu juga diperlukan agar publik dapat menilai apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
Pada saat yang sama, CMNP perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar perpanjangan konsesi, pelaksanaan pekerjaan tambahan, pemenuhan kewajiban pembiayaan, dan manfaat investasi yang dijanjikan.
Persoalan utama yang perlu dijawab bukan hanya berapa lama konsesi diberikan, melainkan apakah prosesnya telah memenuhi ketentuan, apakah kewajiban badan usaha telah dipenuhi, dan apakah kepentingan negara serta masyarakat telah dilindungi.
Dengan demikian, evaluasi yang transparan dan berbasis dokumen menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pengelolaan infrastruktur strategis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan redaksi: Pernyataan Munarman mengenai dugaan kerugian negara, proses perpanjangan konsesi, dan pihak-pihak yang terlibat harus tetap ditempatkan sebagai pendapat atau dugaan narasumber, bukan sebagai fakta pidana yang telah terbukti.