JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) menggelar audiensi strategis bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk menyepakati langkah konkret dalam mendorong pergeseran paradigma (paradigm shift) pembangunan nasional berlangsung di kantor BPIP jl. Medan Merdeka utara,Jakarta 12/08/2026)
Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri jajaran pimpinan puncak kedua lembaga, Pancasila ditegaskan kembali sebagai groundnorm (sumber dari segala sumber hukum) dan fondasi utama dalam penataan sektor ekonomi, hukum, sosial, dan budaya Indonesia.
Pertemuan strategis ini menyoroti keprihatinan mendalam atas kondisi objektif masyarakat yang menghadapi krisis keteladanan akibat diskoneksi antara nilai-nilai Pancasila dengan tindakan oknum pejabat publik. Sebagai respons konkret, DPP GPP dan BPIP menekankan urgensi penguatan kelembagaan melalui pengawalan RUU BPIP agar memiliki payung hukum undang-undang yang kuat, legitimasi, dan efektif dalam membumikan nilai ideologi secara terstruktur.
Dalam pandangan akademisnya, Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, SH, M.Si (Ketua Dewan Pakar DPP GPP), menegaskan bahwa seluruh orientasi pembangunan nasional wajib mengakar secara konsisten pada paradigma ideologi Pancasila.
“Pembangunan nasional di seluruh sektor baik ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum harus bertumpu pada paradigma Pancasila. Apabila paradigma ini diterapkan secara disiplin, seluruh dinamika berbangsa akan berjalan selaras dengan cita hukum konstitusi,” ujar Prof. Ganjar Razuni.
Dari perspektif ekonomi politik, Prof. Dr. Anthony Budiawan (Wakil Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pakar DPP GPP), menyoroti bahwa Pancasila adalah staatsfundamentalnorm dan rechtsidee. Oleh karena itu, seluruh perundang-undangan dan kebijakan ekonomi nasional yang bertentangan dengan spirit Konstitusi secara otomatis bertentangan dengan Pancasila dan harus segera dikoreksi melalui uji material.
Kebijakan ekonomi Indonesia diwajibkan kembali pada pilar Tri Sakti: Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.
Prof Ermaya Suradinata (Ketua Dewan Pakar BPIP, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP GPP) menggarisbawahi bahwa pembumian Pancasila menuntut kejujuran integral dan ketangguhan kolektif. GPP mendorong lahirnya “Energi Kuantum Kebangsaan” dimana seluruh elemen bangsa berada dalam satu frekuensi perjuangan yang sama melalui kolaborasi nyata.
“Pancasila adalah landasan absolut, bukan sekadar kebijakan kompromistis (policy of expediency). Kerja sama antar-lembaga tidak boleh berhenti pada dokumen kesepahaman (MoU), melainkan wajib berfokus pada eksekusi dan pembumian konkret di tengah masyarakat,” tegas Prof. Ermaya.
Merespons masukan strategis tersebut, Kepala BPIP RI, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., beserta jajaran pimpinan BPIP (termasuk Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina dan Sekretaris Dewan Pengarah BPIP/Ketua Dewan Pembina GPP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya) menyambut positif dan berkomitmen memperkuat kerja sama mutual-simbiotis untuk mengakselerasi pembumian Pancasila secara progresif.
Pada kesempatan audiensi tersebut, Ketua DPP GPP Dr. Antonius Dieben R. Manurung, M.Si. dan Sekjen DPP GPP Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., memaparkan 5 (lima) pilar program unggulan DPP GPP yang telah direalisasikan sebagai bukti rekam jejak nyata pembumian Pancasila di masyarakat:
1.Diskursus Pancasila (DISPAN):
Telah berlangsung hingga 12 angkatan (9 serial setiap Sabtu berturut-turut) guna mencetak bibit Pamong Pancasila.
2.Nation & Personal Character Building (NPCB):
Telah dilaksanakan bagi remaja dan mahasiswa untuk menumbuhkan kecintaan NKRI.
3.Jurnal Pembumian Pancasila :
Telah terbit 9 edisi ilmiah dan saat ini sedang dalam proses penilaian Akreditasi Nasional.
4.Diskusi Publik:
Telah rutin diselenggarakan sebagai ajang urun rembuk akademisi guna merumuskan rekomendasi strategis.
5.Talk Show bekerjasama dengan TV Desa :
Telah berjalan melalui kerja sama penyiaran nasional untuk mengedukasi nilai Pancasila hingga tingkat tapak/pedesaan.
Sebagai ‘Dampak & Rencana Tindak Lanjut
Advokasi Regulasi’ adalah:
– Mendorong masukan akademis untuk mengawal posisi RUU BPIP serta penataan hukum ekonomi berbasis nilai Tri Sakti,
– Melaksanakan percepatan Konversi MoU ke Aksi Nyata: Mengimplementasikan kesepahaman antara GPP dan BPIP menjadi program kerja terukur berbasis energi kuantum kebangsaan.
– Melakukan Akselerasi Akademis & Penguatan Program: Mengawal akreditasi Jurnal Pembumian Pancasila
– Memperluas jangkuan program DISPAN, NPCB, dan TV Desa secara nasional.
– Mengembangkan riset berkaitan manifestasi nilai nilai luhur Pancasila
KONTAK MEDIA & INFORMASI LEBIH LANJUT:
Sekretariat DPP Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP)
jl. Delima I no. 3 Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan, 12640 telp 081288834788